Longghu

Pasang surut keadaan pemerintahan desa sekarang ini adalah sebagai akibat pewarisan Undang-Undang lama yang pernah ada, yang mengatur Pemerintahan Desa sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu Inlandsche Gemeente Ordooantie atau IGO (Stbl No. 83/1906) yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan Inlandsche Gemeente Ordonantie Beitengewesten atau IGOB (Stbl No. 490/1938 Jo Stbl No.1938) yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura. Masyarakat adat sebagai suatu kesatuan pemerintahan yang memiliki wilayah sendiri telah diatur sejak zaman kolonial yang dikenal dengan “rechtsgemeenschap”. Kartohadikoesoemo mencatat bahwa aturan kolonial pertama terkait desa sebagai satuan pemerintahan adalah pada “Staatsblad No. 13 Tahun 1819 yang menjamin terus berlangsungnya hak penduduk desa memilih dan mengganti kepala-nya. Aturan tersebut diperbaharui pada tahun 1878 melalui Staatblad No. 47 yang kemudian diperbaharui lagi pada tahun 1907 melalui Staatblad No. 212”, demikian seterusnya sampai dengan era kemer...

A.     Judul Jurnal : “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat   (Studi Kasus di Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)” B.      Pengarang : Raudhatul Adhawiyah Novita Zaini, Slamet muchsin, Hayat,   Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Admiministrasi, Universitas Islam Malang, C.      Tahun terbit, Nomor dan Volume : Vol 12, No 02 (2018) D.     Alamat Jurnal : http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/1561 Reviewer : Putra Ramadhani Syah E.      Format atau Sistematika Keseluruhan Jurnal: 1.       Judul Jurnal 2.       Abstrak 3.       Pendahuluan 4.       Metode Penelitian 5.       Hasil dan Pembahasan 6.       Penutup 7.       Daftar Pusta...